ANGGARAN DASAR

ASOSIASI DOKTOR INDONESIA (ADI)

 

PEMBUKAAN

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Bahwa sesungguhnya, manusia dianugrahi potensi diri dan hikmah tertinggi yang membuatnya  lebih mulia dari mahkluk lainnya dan yang diciptakan untuk beriman, bertaqwa, berilmu, dan beribadah. Oleh karena itu manusia wajib bersyukur dengan memanfaatkan atau mendarmabaktikan seluruh potensi diri sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perjuangan membangun masyarakat, bangsa, dan ummat manusia yang cerdas, makmur, sejahtera, berkarakter kuat, beriman, dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ilmuwan yang tergabung dalam Asosiasi Doktor Indonesia (ADI) dalam kedudukannya sebagai abdi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan warga negara Republik Indonesia yang sadar akan besarnya tantangan perubahan kehidupan nyata yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dimasa yang akan datang, perlu  mengembangkan peluang dan merumuskan pemikiran, konsep, gagasan, dan rekayasa teknologi tepat guna, sekaligus mengupayakan pemecahan permasalahan strategis lokal, nasional, regional, dan global secara konkrit dan bijaksana.

Dalam rangka mewujudkan aspirasi tersebut menjadi kenyataan dan dengan memohon taufiq dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa, maka para ilmuwan Indonesia bersepakat untuk bersatu dalam suatu wadah pengabdian dengan membentuk ADI yang diatur  dalam bab-bab dan pasal-pasal  Anggaran Dasar sebagai berikut.  

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Pasal 1  

1. Asosiasi ini bernama Asosiasi Doktor Indonesia (ADI) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Masangan Kulon, Rukun Warga (RW) 005, Rukun Tetangga (RT) 013, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.  

2. ADI dapat memindahkan kantor pusat dan membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

 

BAB II

VISI DAN MISI

 

Pasal 2

Visi  

Asosiasi ilmuwan dan akademisi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi luhur, serta  berkomitmen yang tinggi untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mendarmabaktikan segenap potensi diri dalam rangka mencerdaskan kehidupan, mewujudkan kesejahteraan sosial, memajukan kebudayaan dan karakter bangsa Indonesia, serta menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan.

 

Pasal 3

Misi  

1. Berperan aktif dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pembangunan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta menegakkan peradaban manusia. 

2. Mewujudkan bangsa Indonesia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, dan produktif yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan secara mandiri. 

3. Meningkatkan potensi diri, keterampilan ekonomi, dan jiwa kewirausahaan warga negara, serta bersama-sama membangun masyarakat Indonesia madani yang  maju, makmur, dan sejahtera. 

4.  Ikut serta secara aktif membangun bangsa dan negara dibidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Berperan aktif dalam membangun dan memajukan masyarakat yang menyadari dan memahami budaya bangsa dan memiliki kemampuan praktek  retorika yang prima untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berakhlak mulia dan berkarakter yang kuat. 

 

BAB III

KEGIATAN

 

Pasal 4 

Untuk  mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, ADI melakukan kegiatan sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan penelitian ilmiah untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang dapat dipergunakan untuk menjawab problema kehidupan bangsa dan dasar pengambilan kebijakan penyelenggara negara dalam membangun bangsa Indonesia. 

2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi seminar, serasehan, simposium, diskusi-diskusi ilmiah tentang masalah aktual, dan kegiatan ilmiah maupun kegiatan akademis lainnya. 

3.   Menyelenggarakan pelatihan berbagai keterampilan, dan keahlian, serta penyluhan untuk memberdayakan masyarakat. 

4.   Menghimpun dana dan daya yang ada pada anggota dan pihak lain pendukung ADI untuk dipergunakan dalam bidang-bidang yang produktif dan konstruktif, serta mengembangkan dan menyalurkan bakat-bakat, dan kreatifitas teknologi tepat guna yang dapat dipergunakan/dibutuhkan oleh masyarakat. 

5. Membuka dan mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan jenjang pendidikan tinggi berstandar nasional Indonesia yang berkualitas global dan prima, serta disesuaikan dengan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku. 

6. Menyelenggarakan program pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dan/atau pelajar dan mahasiswa bermotivasi tinggi yang membutuhkan dukungan finansial. 

7. Mendirikan dan mengelola usaha pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas  dan terjangkau masyarakat. 

8. Membina dan menyelenggarakan kegiatan sosial, dan badan-badan sosial, misalnya menyelenggarakan rumah yatim piatu dan mendirikan asrama pelajar dan mahasiswa. 

9.  Membuka dan menjalankan percetakan, menerbitkan buku-buku, jurnal, majalah, tabloid, koran, brosur dan masmedia lain baik cetak maupun elektronik dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku. 

10. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan lain baik pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku. 

11.  Melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan ADI, dalam rangka mewujudkan visi dan misi ADI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

 

   BAB IV

ORGAN ASOSIASI

 

Pasal 5 

1. ADI  mempunyai organ yang disusun secara lengkap, dan dijelaskan fungsi serta tugas pokok masing-masing organ secara tersendiri dari Anggaran Dasar ini. 

2. Anggota organ adalah perseorangan yang bergelar doktor. 

3. Setiap anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota organ lain dalam ADI  kecuali untuk keperluan khusus istimewa atas persetujuan Dewan Pembina. 

4.  Seseorang yang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota organ ADI yang menyebabkan kerugian bagi ADI, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ ADI. 

Pasal 6

Dewan Pembina 

1.  ADI dibina oleh Dewan Pembina yang terdiri atas Dewan Pendiri dan bisa ditambah paling sedikit  satu orang anggota Dewan Pembina lain. 

2. Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pembina adalah orang perseorangan yaitu: 

a.  pendiri ADI atau yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum;

b. mereka yang berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai visi dan misi ADI. 

3. Dewan Pembina memiliki kepemimpinan kolektif kolegial. 

4.  Masa jabatan Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya. 

5.  Keanggotaan Dewan Pembina berakhir karena: 

a.   meninggal dunia;

b.   mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit ¾ dari anggota Dewan Pembina. 

6.  Dalam hal ADI oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Dewan Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat dan di sahkan dalam sidang umum.

 

Pasal 7

Wewenang Dewan Pembina 

Wewenang Dewan Pembina sebagai berikut. 

a.    Mengubah Anggaran Dasar ADI.

b. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Kehormatan (ad hoc).

c.    Menetapkan kebijakan umum ADI berdasarkan Anggaran Dasar ADI.

d. Mengesahkan program kerja, rancangan anggaran tahunan, dan laporan tahunan ADI yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

e.   Menyetujui penggabungan atau pembubaran ADI.

f.  Dalam hal perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran ADI, masing-masing anggota Dewan Pendiri mempunyai hak veto.

 

Pasal 8

Rapat Dewan Pembina 

1. Dewan Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai rapat tahunan. Dewan Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh  tiga orang anggota Dewan Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Dewan Pengurus Pusat dan satu  orang anggota Dewan Pengawas. 

2. Dalam rapat tahunan, Dewan Pembina mengesahkan laporan tahunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan ADI untuk tahun yang akan datang. 

3.  Panggilan untuk rapat Dewan Pembina harus dilakukan dengan surat atau e-mail paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. 

4. Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dari Dewan Pembina yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Pembina yang hadir. 

5. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, rapat Dewan Pembina adalah sah jikalau lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Dewan Pembina hadir atau diwakili dalam rapat. Anggota Dewan Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pembina lainnya dengan surat kuasa. 

6. Semua keputusan rapat Dewan Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

7.  Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota Dewan Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. 

8. Setiap anggota Dewan Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Pembina yang diwakilinya dalam rapat. 

9.  Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan notulen rapat yang wajib ditanda tangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu; penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila notulen rapat dibuat oleh notaris. 

10.  Dewan Pembina dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pembina telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua menyetujui dengan menanda tangani usul tersebut. 

Pasal 9

Dewan Pengawas 

1.  Dewan Pengawas terdiri atas paling sedikit satu orang, apabila diangkat lebih dari satu orang Dewan Pengawas, maka satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua. 

2. Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

 

3.   Masa jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a.   meninggal dunia;

b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);

c.   diberhentikan berdasarkan keputusan rapat;

d.   telah berakhir masa jabatannya. 

4. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksud itu secara tertulis kepada Dewan Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki. 

5. Apabila oleh sebab apapun juga, jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan rapat Dewan Pembina untuk mengisi kekosongan tersebut. 

6.  Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan adalah sisa masa jabatan Dewan Pengawas yang digantikannya. 

7.  Apabila jabatan Ketua Dewan Pengawas kosong, selama belum diangkat penggantinya, maka satu orang Dewan Pengawas yang diangkat berdasarkan rapat Dewan Pengawas menjalankan tugas sebagai ketua Dewan Pengawas atas persetujuan Dewan Pembina.

 

Pasal 10

Kewajiban Dewan Pengawas 

1. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan ADI serta memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus baik diminta maupun tidak. 

2.  Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan ADI. 

3. Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak memasuki halaman, bangunan, ruangan, dan tempat lain yang digunakan dan dikuasai oleh ADI serta memeriksa keuangan, pembukuan, surat bukti, keadaan kas ADI serta berhak mengetahui semua tindakan dan kebijakan Dewan Pengurus. 

4. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Pembina. 

 

Pasal 11

Wewenang Dewan Pengawas 

1. Dewan Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Dewan Pengurus dengan menyebutkan alasan dan disetujui Dewan Pembina. 

2.  Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Pembina. 

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima, Dewan Pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri dalam rapat Dewan Pembina. 

4.  Dalam waktu terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal rapat untuk membela diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Dewan Pembina wajib memutuskan: 

a.    mencabut keputusan pemberhentian sementara;

b.   memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. 

5.  Apabila Dewan Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan/atau ayat 4 pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal karena hukum.

 

Pasal 12

Rapat Dewan Pengawas 

1.  Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh salah satu Dewan Pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua Dewan Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat. 

2.  Panggilan untuk rapat Dewan Pengawas harus dilakukan dengan surat tercatat atau  e-mail paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. 

3. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua, jikalau Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari antara Dewan Pengawas yang hadir. 

4.  Rapat Dewan Pengawas  sah jika lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah Dewan Pengawas hadir atau diwakili. Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Dewan Pengawas lainnya dengan surat kuasa. 

5. Semua keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Setiap Dewan Pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap Dewan Pengawas yang diwakili dalam rapat. 

6.  Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuat notulen rapat yang wajib ditanda tangani oleh ketua rapat dan salah seorang Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila notulen rapat dibuat oleh notaris. Dewan Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan semua menyetujui dengan menandatangani usulan tersebut dan disetujui Dewan Pembina.  

Pasal 13

Dewan Pengurus 

1.  ADI diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang sedikit-dikitnya terdiri atas: 

a.  ketua;

b.  sekretaris;

c.   bendahara. 

2. Dewan Pengurus diangkat oleh Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Dewan Pembina untuk sewaktu-waktu memberhentikan Dewan Pengurus. Dewan Pengurus tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut. 

3.  Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena: 

a.   meninggal dunia;

b.   mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina;

e.              telah berakhir masa jabatannya. 

4.  Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan mengenai maksud itu secara tertulis kepada Dewan Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang dikehendaki. 

5. Apabila oleh sebab apapun juga, jabatan  Dewan Pengurus kosong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan harus diadakan rapat Dewan Pembina untuk mengisi kekosongan tersebut. 

6.  Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan adalah masa jabatan anggota pengurus yang digantikan.

 

Pasal 14

Kewajiban Dewan Pengurus 

1. Dewan Pengrurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan ADI demi mencapai visi dan misi ADI dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.   Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Aanggaran Rumah Tangga (ART) semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk ADI dengan persetujuan Dewan Pembina. 

3. ART tersebut baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pembina. 

4.   ART tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ADI. 

5.  Dewan Pengurus wajib melaporkan semua tindakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pembina dan/atau setiap kali diminta oleh Dewan Pembina. 

6. Dalam setiap rapat tahunan, Dewan Pengurus menyampaikan laporan tahunan yang telah diketahui oleh Dewan Pengawas yang berkenaan dengan segala tindakan dan kegiatan ADI untuk tahun buku yang bersangkutan.

 

Pasal 15

Wewenang Dewan Pengurus 

1. Ketua dan/atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara berhak mewakili ADI di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kecuali: 

a. membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan ADI atau meminjamkan uang ADI kepada pihak lain tanpa persetujuan  Dewan Pembina; 

b. membeli atau dengan cara lain mendapatkan, menjual atau melepaskan hak atas barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan Dewan Pembina;

c.  membebani harta kekayaan ADI (baik bergerak maupun tidak bergerak) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pembina. 

2. Pengurus ADI tidak boleh membebani kekayaan ADI untuk kepentingan pihak lain atau mengikat ADI sebagai penanggung hutang (borg atau avalist). 

3.  Surat keluar Dewan Pengurus harus ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris. 

4. Dewan Pengurus berhak mengangkat satu orang atau lebih sebagai pelaksana Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan kegiatan sehari-hari dari ADI. Dalam menjalankan kegiatan tersebut pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. 

5. Tindakan Dewan Pengurus yang melampaui wewenang mereka sebagaimana diatur dalam AD ADI, adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab secara pribadi, baik bersama-sama maupun secara tanggung renteng. 

6. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili ADI apabila: 

a.  terjadi perkara di depan pengadilan antara ADI dengan anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan;

b. anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ADI;

c. dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud diatas, ADI akan diwakili anggota Dewan Pengurus lain yang ditentukan oleh Dewan Pembina;

d. dalam hal tidak terdapat pengurus lain, ADI akan diwakili oleh seorang yang ditentukan oleh Dewan Pembina.

 

Pasal 16

Rapat Dewan Pengurus 

1.  Dewan Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan pada setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengurus atau apabila diminta oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengurus yang memberitahukan kehendak itu dengan tertulis kepada Ketua. 

2.  Panggilan untuk rapat pengurus harus dilakukan dengan surat tercatat atau e-mail paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan. 

3.  Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Pengurus yang hadir. 

4. Rapat Dewan Pengurus  sah, jika rapat dihadiri atau diwakili paling sedikit lebih dari   ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Pengurus. 

5. Semua keputusan rapat Dewan Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

6.   Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. 

7.  Setiap anggota Dewan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Pengurus yang diwakilinya dalam rapat. 

8. Segala yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan notulen rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh seorang anggota pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila notulen rapat dibuat oleh notaris. 

9.  Dewan Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengurus telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan  semua anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas menyetujui dengan menandatangani usulan tersebut.

 

BAB V

TAHUN BUKU

 

Pasal 17 

1.  Tahun buku ADI dimulai awal  Januari sampai dengan akhir  Desember tiap-tiap tahun. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku ADI ditutup. 

2.  Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku. 

3.   Laporan tahunan memuat sekurangnya: 

a.  laporan keadaan dan kegiatan ADI selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas,  laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

c.  Transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi ADI. 

4. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis. 

5. Laporan tahunan disahkan oleh Dewan Pembina dalam rapat tahunan Dewan Pembina. 

6. Pengesahan atas laporan tahunan oleh rapat Dewan Pembina dalam ayat 5 di atas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan kepada Dewan Pengurus atas  pengurusan dan kepada Dewan Pengawas atas pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tersebut tecermin dari laporan tahunan.

 

BAB VI

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasal 18 

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar ADI sah apabila diputuskan dalam rapat Dewan Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pembina. 

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Dewan Pembina yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. 

3.  Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka rapat Dewan Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. 

4. Rapat Dewan Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari ½ (satu perdua) anggota Dewan Pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

5.  Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. 

6.  Perubahan anggaran dasar ADI yang meliputi visi, misi, nama dan kegiatan ADI harus mendapat persetujuan semua Dewan Pendiri. 

BAB VII

PENGGABUNGAN

 

Pasal 19 

1.  Penggabungan asosiasi atau organisasi kemasyarakatan lain dengan ADI dapat dilakukan yang mengakibatkan asosiasi atau organisasi kemasyarakatan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh aset serta kewajiban beralih kepada ADI. 

2.  Penggabungan asosiasi atau organisasi kemasyarakatan lain dengan ADI dapat dilakukan dengan memperhatikan: 

a. ketidakmampuan asosiasi atau organisasi kemasyarakatan tersebut melaksanakan kegiatan tanpa ADI;

b.    asosiasi atau organisasi kemasyarakatan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis dengan ADI;

c.  asosiasi atau organisasi kemasyarakatan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum,  kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3.  Pengurus asosiasi atau organisasi kemasyarakatan yang akan menggabungkan diri dan Dewan Pengurus ADI menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan kepada  Dewan Pembina. 

4. Rapat Dewan Pembina menyetujui hal-hal sebagai berikut. 

a.  Penggabungan.

b.  Rancangan penggabungan.

c.   Rancangan akta penggabungan.

d.  Pengubahan Anggaran Dasar jika perlu. 

5.  Rapat Dewan Pembina dimaksud dalam ayat 4  sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari  anggota Dewan Pembina. 

6. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah dalam mufakat. 

7.  Dalam hal keputusan secara musyawarah dalam mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari  anggota Dewan Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. 

8.  Akta perubahan Anggaran Dasar ADI yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan. 

9. Penggabungan tanpa pengubahan Anggaran Dasar atau penggabungan dengan perubahan Anggaran Dasar ADI yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri yang berwenang berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya akta penggabungan atau suatu tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan. 

10.  Dewan Pengurus ADI yang menerima penggabungan wajib mengumumkan penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.

 

BAB VIII

PEMBUBARAN

 

Pasal 20 

1.  Keputusan untuk pembubaran  ADI hanya dapat diambil dari usul Dewan Pembina bilamana ternyata   tujuan ADI atau kekayaan ADI telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Dewan Pembina, ADI tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya. 

2.  Keputusan untuk membubarkan ADI adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari Dewan Pembina. 

3.  Semua keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

4.  Dalam hal keputusan secara musyawarah dalam mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari anggota Dewan Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. 

5.  Setiap anggota Dewan Pendiri mempunyai hak veto untuk  keputusan  pembubaran ADI. 

6.  Dalam hal ADI bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, Dewan Pembina menunjuk likuidator dalam hal Dewan Pembina tidak menunjuk likuidator maka pengurus bertindak sebagai likuidator. 

7.  Likuidator atau kurator (dalam hal ADI dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan ADI yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran ADI dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. 

8. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran ADI kepada Dewan Pembina.

 

BAB IX

PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

 

Pasal 21 

1. Dewan Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi dengan memperhatikan visi dan misi ADI. 

2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada asosiasi atau organisasi kemasyarakatan  lain yang mempunyai visi dan misi yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan ADI.

 

BAB X

RAPAT GABUNGAN

 

Pasal 22 

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan untuk mengisi kekosongan Dewan Pembina. 

2.  Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh Dewan Pengawas dengan surat tercatat atau e-mail sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat. 

3. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas, dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat gabungan tersebut dipimpin oleh salah seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh dan dari antara Dewan Pengawas yang hadir dalam rapat. 

4. Rapat gabungan sah apabila  dihadiri atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah masing-masing Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat. 

5. Semua keputusan rapat gabungan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. 

6. Masing-masing anggota Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Pengawas lain dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lain dengan surat kuasa. 

7.  Anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengurus berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengurus lain yang diwakili dengan surat kuasa. 

8.  Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dibuat notulen rapat yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. 

9. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila notulen rapat dibuat oleh notaris.

 

BAB X

PENUTUP

 

Pasal 23 

Semua hal yang tidak atau belum diatur dalam AD, ART, dan peraturan-peraturan ADI lain, akan diatur dan diputuskan oleh Dewan Pembina.

Selanjutnya, menyimpang dari ketentuan pasal 8, pasal 11 dan pasal 15 Anggaran Dasar, untuk pertama kali, susunan anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas ADI ditetapkan oleh Dewan Pembina.

ADI dibentuk dan disahkan dengan Akta Notaris No. 21 yang dibuat dan  diresmikan tanggal 30 Desember 2011 di Sidoarjo oleh  notaris  TEGUH WASKITO, S.H., M.Kn. yang beralamat Jl. Raya Geluran No. 33 Taman, Sidoarjo, Jawa Timur.

                                                             

                            Surabaya,  1 Januari 2012

                            Ketua Dewan Pembina

 

                                        TTD

                            Dr. Amrin Batubara, B.Sc., S.Pd., M.Pd. 

                                     

CLICK menuju          1. ASOSIASI DOKTOR INDONESIA

                                  2. ANGGARAN RUMAH TANGGA ADI
                                   
                                  3. AMRIN BATUBARA'S HOME PAGE

Tag indonesian doctor association, asosiasi doktor indonesia, anggaran dasar